Kamis, 31 Mei 2012

Pidato 1 Juni, Boediono Sanjung Bung Karno - nasional.inilah.com


Jakarta - Wakil Presiden RI Boediono pertama kalinya berpidato 1 Juni di DPR RI, sejak menjabat Wakil Presiden.
Pidato ini dilakukan Boediono, menggantikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Thailand, Singapura, dan Pulau Nipah, selama tiga hari.
Dalam kesempatan berpidatonya itu Boediono mengulas kembali sejarah perjuangan kemerdekaan Presiden RI pertama Soekarno.
Boediono merasa tergugah dengan pemikiran Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan negara. "Makin saya sadari bahwa pemikiran Bung Karno, yang di tahun 1945 dirumuskan dengan nama 'Pancasila', adalah pemikiran yang tidak ditiru dari buku manapun dan bukan dikarang dari awang-awang. Pemikiran itu lahir dari pengalaman sejarah," ujar Boediono, dalam pidato di DPR RI, Jakarta, Jumat (1/6/2012).
Sejarah menunjukkan Indonesia mengalami masa penindasan oleh kekuasaan koloial, sejarah juga menunjukkan kuatnya daya tahan rakyat Indonesia. "Daya tahan rakyat yang bersatu, seperti yang disaksikan Bung Karno sendiri di Flores," kata Boediono.

Miranda: Saya Datang ke KPK Supaya Tetap Sehat - nasional.inilah.com


Jakarta - "Saya datang ke KPK supaya tetap sehat," kata Miranda S Goeltom saat tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (1/6/2012).

Ia tidak menjelaskan maksud ucapannya tersebut. "Belum dimulai, nanti jika selesai yah," ujarnya singkat.

Miranda yang berambut pink itu tidak bersedia menjelaskan kaitan pemeriksaannya di KPK.
Sebagaimana diketahui, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) itu berstatus tersangka kasus dugaan suap cek pelawat kepada sejumlah anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.

Pemeriksaannya sebagai tersangka merupakan untuk yang pertama kalinya. Kasus ini antara lain juga menyeret Nunun Nurbaetie, istri politikus PKS Adang Darajatun.

Miranda tiba di KPK pukul 09.50 WIB dengan menggunakan Toyota Avanza Silver B 1125 PKL. Sesaat setelah turun dari mobil, Miranda dicecari sejumlah pertanyaan seputar kedatangan dirinya. Ia juga sempat kesal karena jalannya menuju gedung KPK terhalang kerumunan wartawan. 

Romly Sebut Hendarman dan Marwan Tidak Becus - nasional.inilah.com

Jakarta - Pascakasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) diberhentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan Agung, mantan terdakwa Romly Atmasasmita menyebut lembawa di bawah kepimpinan Jaksa Agung Hendarman Supandji dan JAM Pidsus Marwan Effendy tidak becus

”Mencerminkan bahwa Kejagung di bawah pimpinan Hendarman Supandji dan Marwan Effendy Jampidus tidak profesional dan tidak becus mengemban amanah dan mandat 250 juta rakyat Indonesia,“ ucap Romly melalui pesan singkatnya, Kamis (31/5/2012).

Ia mengatakan sangat bersyukur dengan dihentikannya kasus tersebut. ”Aku syukuri SP3 tersebut dan putusan bebas Mahkamah Agung,“ ucapnya.

Romly mengatakan, belum menentukan sikap apakah akan menggugat Kejaksaan Agung atau tidak pascadihentikannya kasus tersebut. ”Gugatan pascaputusan bebas dan SP3 tergantung dari situasi dan kondisi serta sikap kawan-kawan eks terdakwa terpidana Sisminbakum lainnya. wait and see saja,“ ujarnya.

Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang melibatkan Yusril Ihza Mahendra, Hartono Tanoesoedibyo, dan Ali Amran Jana.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman mengatakan, penerbitan SP3 dengan alasan kasus tersebut tidak cukup bukti.

Agung Laksono : Rakyat Miskin Jangan Apatis - nasional.inilah.com

Jakarta - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono meminta masyarakat miskin jangan mudah menyerah, apatis, dan kehilangan kepercayaan serta pengharapan dalam menghadapi persoalan ekonomi.

"Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan dana untuk memudahkan akses pendidikan dan kesehatan sehingga masyarakat lebih terdidik dan terlayani kesehatannya," kata Menko Kesra, Agung Laksono, usai melantik kepengurusan Forum Wartawan Kesra (Forwara) periode 2012-2013, di Jakarta, Kamis (31/5/2012).

Agung menjelaskan, PKH ini memang sasarannya ibu-ibu dengan syarat memiliki anak usia sekolah. Dengan bantuan dana Rp2,5 juta setahun itu, diharapkan anak bisa sekolah dan mendapat layanan kesehatan sehingga bisa sehat dan cerdas.

"PKH ini membidik 3,2 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau 16 juta warga sangat miskin yang berpenghasilan 232 ribu per bulan atau kurang dari Rp10 ribu per hari," jelas Agung.

Menurut Agung, dengan penghasilan sebesar ini, mereka mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anaknya dan membawanya ke pusat pelayanan kesehatan.

"Jangankan untuk sekolah atau berobat, untuk makan sehari-hari saja susah, sehingga membuat mereka cemas dan apatis. Ini yang harus dicegah. Tidak boleh apatis," ujarnya.

Tujuan digulirkannya PKH ini, untuk menghilangkan kemiskinan absolut atau ekstrem. Saat ini, penyaluran bantuan dana 'by name, by addres' dari 3,2 juta RTSM itu baru sekitar 1,5 juta yang terdata. Ke depan, cakupannya akan diperluas lagi sesuai dengan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

Tak hanya dalam bentuk bantuan dana bersyarat, dalam PKH juga para ibu diberi keterampilan agar dapat memberdayakan diri dan meningkatkan perekonomian. Dikatakan Agung, PKH ada tiga bentuk, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan.

Keberhasilan program yang diluncurkan sejak enam tahun itu mencapai 85 persen dari berbagai faktor pelayanan. Misalnya saja, semakin banyaknya anak dari RSTM yang bisa bersekolah dan mendapatkan pelayanan kesehatan, banyaknya sekolah yang dibuka, serta layanan kesehatan seperti posyandu di daerah.

"Peserta PKH juga berhak mendapatkan Jamkesmas, beras miskin, dan perbaikan rumah," tambahnya.

Agung berharap program mempercepat penurunan angka kemiskinan ini di akhir masa jabatannya sesuai target sekitar 8 persen. Saat ini penurunan angka kemiskinan masih berkisar pada 0,6 - 1 persen, atau 12,60 persen.

"Percepatan angka kemiskinan dan pengangguran ini menjadi yang utama," tegasnya

Nasdem Pepet Golkar dan Demokrat? - nasional.inilah.com


Jakarta - Benarkah kelahiran Partai Nasional Demokrat (NasDem) bisa menjadi ancaman bagi partai besar seperti Golkar dan Demokrat? Bisa jadi demikian, sebab dalam politik, terbuka segala kemungkinan.
Partai-partai politik di negeri ini sejatinya masih jauh dari harapan bahkan terkesan hanya memburu kekuasaan. “Untuk melayani kepentingan rakyat, dan mengabdi kepada bangsa, jelas itu jauh panggang dari api atau malah khayalan belaka. Banyak janji palsu dan korupsi, membuat rakyat frustasi,” kata pemerhati politik Cherry Augusta MA, mahasiswa PhD UGM, baru-baru ini.
Sejauh ini, Nasdem, partai bayi yang baru lahir itu sudah populer. Bahkan popularitas dan gagasan perubahan yang disampaikan partai ini, dinilai para analis politik, bisa mengancam partai-partai besar, seperti Golkar dan Demokrat. Apalagi Golkar dan Demokrat menghadapi masalah maraknya korupsi di kalangan politisi mereka. Benarkah?
Nasdem menggunakan grup medianya untuk beriklan masif dan itu mempengaruhi persepsi dan opini publik. Ini sudah modal awal yang selayaknya diperhitungkan parpol lain.
"Kini semua insfrastruktur partai Golkar digunakan oleh NasDem. Yang terancam juga Partai Demokrat dengan berbagai persoalan yang mendera," kata peneliti LIPI Siti Zuhro di Jakarta, Rabu (30/5). Menurut Siti Zuhro, proses transisi politik saat ini sudah masuk tahap jenuh.
Reformasi partai yang belum tuntas membuat para pemilih beralih ke partai baru yang prospektif, yang memiliki basis ideologi kuat dan mencerminkan pluralitas. Ada kemungkinan gagasan perubahan yang diusung NasDem membuat publik menengok partai baru ini.
Apalagi partai yang saat ini eksis tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Hal itu terbukti dari banyak tuntutan dan gugatan publik terhadap parpol. "Pemilih kita lagi ganjen perubahan. Gagasan NasDem jadi daya tarik tersendiri," kata Siti. NasDem berpeluang diminati publik karena tidak ada memori negatif yang diingat masyarakat. Ini jadi amunisi untuk menang.
Sementara itu, pengajar Fisip UI Boni Hargens mengingatkan, menjelang pemilu 2014 salah satu isu mendasar adalah reformasi kepartaian. Indonesia membutuhkan partai yang memiliki basis ideologi kuat, dan mencerminkan pluralitas. PDI-P dan Partai Golkar kuat dalam pluralisme. Tapi, kata Boni, kedua partai tidak bisa jadi jawaban atas kondisi kerumitan proses transisi.
Partai-partai Islam juga tidak ideal karena keterlibatan mereka dalam korupsi dan ideologi yang tidak tepat dengan konteks mayoritas rakyat Indonesia yang moderat. "Indonesia memerlukan partai tengah yang pluralis, moderat, dan populis. Pada konteks inilah, partai baru seperti NasDem, bisa menjadi altenatif dalam krisis politik pasca 1998," katanya.
Benarkah? Yang pasti Aburizal Bakrie, Ketum DPP Partai Golkar, mengaku tidak takut. Namanya juga politik, adu wacana terus meraung di ruang publik.

Jimly Dukung Usakti jadi PTN - nasional.inilah.com

Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi,Jimly mendukung keinginan Universitas Trisakti untuk menjadi Universitas Tinggi Negeri.

“Kita Support Usakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri, sehingga Usakti dapat menjadi role model bagi kampus-kampus swasta lain yang ingin menjadi Universitas Negeri” ucap Jimly dalam pesan singkatnya.

Sementara,Ketua Forum Komunikasi Karyawan Universitas Trisakti Advendi Simangunsong mengatakan meminta kepada pemerintah untuk berani menjadikan Universitas Trisakti sebagai perguruan tinggi negeri.

”Pemerintah tidak perlu ragu melakukannya,kami memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan Universitas Trisakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri,“ tutur Advendi.

Bahkan ia mengaku seluruh civitas akademika Universitas telah mendeklarasikan komitmennya untuk menjadikan Universitas Trisakti menjadi PTN pada tanggal 29 Febuari 2012 lalu.

Seperti diketahui,konflik universitas Trisakti yang melibatkan pihak rektorat dengan yayasan Trisakti mencapai puncaknya ketika Mahkamah Agung memenangkan gugatan Yayasan Trisakti. Dalam putusan tersebut,dinyatakan bahwa pihak universitas Trisakti tidak boleh melakukan kegiatan akademis sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Konflik pengelolan Trisakti bermula ketika Thoby selaku rektor Universitas Trisakti mengganti status Universitas Trisakti dengan menghapus nama yayasan Trisakti sebagai pemilik Universitas Trisakti.

Menurut pihak yayasan sudah melakukan dialog untuk menyelsaikan kasus tersebut,namun hal tersebut tidak mendapat hasil,akhirnya kasus ini dibawa ke jalur hukum dengan sidang pertama di PN Jakbar. 

Rabu, 30 Mei 2012

Fit and Proper Test Calon OJK Jalan Terus - ekonomi.inilah.com


Jakarta - Komisi XI DPR akan tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kendati disinyalir ada yang memiliki rekam jejak transaksi mencurigakan.
"14 nama itu nanti tetap menjalani fit and proper test. Nah nanti kita akan cek data PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) itu. Tetap kita fit and proper semuanya," jelas Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis kepadaINILAH.COM, di Jakarta, Rabu (30/5/2012).
Komisi XI DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan PPATK terkait 14 calon nama DK OJK pada Selasa (29/5/2012) malam. Wakil Ketua PPATK Agus Santoso menjadi wakil dari PPATK dalam pertemuan tersebut. Ia mengatakan dari hasil rapat tersebut, terungkap ada calon yang memiliki rekam jejak transaksi mencurigakan. "Namanya dirahasiakan, karena menyangkut nama baik yang bersangkutan dan posisinya juga," ujar Harry.
PPATK mengungkapkan, transaksi yang mencurigakan tersebut bisa masuk dalam kategori tindak pidana ataupun nontindak pidana. "Inilah yang menambah kesulitan Komisi XI untuk melakukan fit and proper.Kalau waktu pemilihan (14 nama) tidak ada tindak lanjut dari PPATK. Ini kita jadi dilema."
Nantinya, keputusan akan diserahkan ke masing-masing fraksi. Ia menyatakan, PPATK belum menyerahkan laporan transaksi mencurigakan ini kepada penegak hukum. "Tapi potensi (pidana) itu tetap ada," tuturnya.
Rencananya, Komisi XI akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan 14 calon DK OJK pada 7-14 Juni 2012. "7 Juni sampai 14 Juni, satu hari tiga orang. Hari terakhir baru dua orang, itu kemungkinan besar untuk calon ketuanya," katanya.[tjs]