Kamis, 31 Mei 2012

Pidato 1 Juni, Boediono Sanjung Bung Karno - nasional.inilah.com


Jakarta - Wakil Presiden RI Boediono pertama kalinya berpidato 1 Juni di DPR RI, sejak menjabat Wakil Presiden.
Pidato ini dilakukan Boediono, menggantikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Thailand, Singapura, dan Pulau Nipah, selama tiga hari.
Dalam kesempatan berpidatonya itu Boediono mengulas kembali sejarah perjuangan kemerdekaan Presiden RI pertama Soekarno.
Boediono merasa tergugah dengan pemikiran Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan negara. "Makin saya sadari bahwa pemikiran Bung Karno, yang di tahun 1945 dirumuskan dengan nama 'Pancasila', adalah pemikiran yang tidak ditiru dari buku manapun dan bukan dikarang dari awang-awang. Pemikiran itu lahir dari pengalaman sejarah," ujar Boediono, dalam pidato di DPR RI, Jakarta, Jumat (1/6/2012).
Sejarah menunjukkan Indonesia mengalami masa penindasan oleh kekuasaan koloial, sejarah juga menunjukkan kuatnya daya tahan rakyat Indonesia. "Daya tahan rakyat yang bersatu, seperti yang disaksikan Bung Karno sendiri di Flores," kata Boediono.

Miranda: Saya Datang ke KPK Supaya Tetap Sehat - nasional.inilah.com


Jakarta - "Saya datang ke KPK supaya tetap sehat," kata Miranda S Goeltom saat tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (1/6/2012).

Ia tidak menjelaskan maksud ucapannya tersebut. "Belum dimulai, nanti jika selesai yah," ujarnya singkat.

Miranda yang berambut pink itu tidak bersedia menjelaskan kaitan pemeriksaannya di KPK.
Sebagaimana diketahui, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) itu berstatus tersangka kasus dugaan suap cek pelawat kepada sejumlah anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.

Pemeriksaannya sebagai tersangka merupakan untuk yang pertama kalinya. Kasus ini antara lain juga menyeret Nunun Nurbaetie, istri politikus PKS Adang Darajatun.

Miranda tiba di KPK pukul 09.50 WIB dengan menggunakan Toyota Avanza Silver B 1125 PKL. Sesaat setelah turun dari mobil, Miranda dicecari sejumlah pertanyaan seputar kedatangan dirinya. Ia juga sempat kesal karena jalannya menuju gedung KPK terhalang kerumunan wartawan. 

Romly Sebut Hendarman dan Marwan Tidak Becus - nasional.inilah.com

Jakarta - Pascakasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) diberhentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan Agung, mantan terdakwa Romly Atmasasmita menyebut lembawa di bawah kepimpinan Jaksa Agung Hendarman Supandji dan JAM Pidsus Marwan Effendy tidak becus

”Mencerminkan bahwa Kejagung di bawah pimpinan Hendarman Supandji dan Marwan Effendy Jampidus tidak profesional dan tidak becus mengemban amanah dan mandat 250 juta rakyat Indonesia,“ ucap Romly melalui pesan singkatnya, Kamis (31/5/2012).

Ia mengatakan sangat bersyukur dengan dihentikannya kasus tersebut. ”Aku syukuri SP3 tersebut dan putusan bebas Mahkamah Agung,“ ucapnya.

Romly mengatakan, belum menentukan sikap apakah akan menggugat Kejaksaan Agung atau tidak pascadihentikannya kasus tersebut. ”Gugatan pascaputusan bebas dan SP3 tergantung dari situasi dan kondisi serta sikap kawan-kawan eks terdakwa terpidana Sisminbakum lainnya. wait and see saja,“ ujarnya.

Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang melibatkan Yusril Ihza Mahendra, Hartono Tanoesoedibyo, dan Ali Amran Jana.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman mengatakan, penerbitan SP3 dengan alasan kasus tersebut tidak cukup bukti.

Agung Laksono : Rakyat Miskin Jangan Apatis - nasional.inilah.com

Jakarta - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono meminta masyarakat miskin jangan mudah menyerah, apatis, dan kehilangan kepercayaan serta pengharapan dalam menghadapi persoalan ekonomi.

"Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan dana untuk memudahkan akses pendidikan dan kesehatan sehingga masyarakat lebih terdidik dan terlayani kesehatannya," kata Menko Kesra, Agung Laksono, usai melantik kepengurusan Forum Wartawan Kesra (Forwara) periode 2012-2013, di Jakarta, Kamis (31/5/2012).

Agung menjelaskan, PKH ini memang sasarannya ibu-ibu dengan syarat memiliki anak usia sekolah. Dengan bantuan dana Rp2,5 juta setahun itu, diharapkan anak bisa sekolah dan mendapat layanan kesehatan sehingga bisa sehat dan cerdas.

"PKH ini membidik 3,2 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau 16 juta warga sangat miskin yang berpenghasilan 232 ribu per bulan atau kurang dari Rp10 ribu per hari," jelas Agung.

Menurut Agung, dengan penghasilan sebesar ini, mereka mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anaknya dan membawanya ke pusat pelayanan kesehatan.

"Jangankan untuk sekolah atau berobat, untuk makan sehari-hari saja susah, sehingga membuat mereka cemas dan apatis. Ini yang harus dicegah. Tidak boleh apatis," ujarnya.

Tujuan digulirkannya PKH ini, untuk menghilangkan kemiskinan absolut atau ekstrem. Saat ini, penyaluran bantuan dana 'by name, by addres' dari 3,2 juta RTSM itu baru sekitar 1,5 juta yang terdata. Ke depan, cakupannya akan diperluas lagi sesuai dengan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

Tak hanya dalam bentuk bantuan dana bersyarat, dalam PKH juga para ibu diberi keterampilan agar dapat memberdayakan diri dan meningkatkan perekonomian. Dikatakan Agung, PKH ada tiga bentuk, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan.

Keberhasilan program yang diluncurkan sejak enam tahun itu mencapai 85 persen dari berbagai faktor pelayanan. Misalnya saja, semakin banyaknya anak dari RSTM yang bisa bersekolah dan mendapatkan pelayanan kesehatan, banyaknya sekolah yang dibuka, serta layanan kesehatan seperti posyandu di daerah.

"Peserta PKH juga berhak mendapatkan Jamkesmas, beras miskin, dan perbaikan rumah," tambahnya.

Agung berharap program mempercepat penurunan angka kemiskinan ini di akhir masa jabatannya sesuai target sekitar 8 persen. Saat ini penurunan angka kemiskinan masih berkisar pada 0,6 - 1 persen, atau 12,60 persen.

"Percepatan angka kemiskinan dan pengangguran ini menjadi yang utama," tegasnya

Nasdem Pepet Golkar dan Demokrat? - nasional.inilah.com


Jakarta - Benarkah kelahiran Partai Nasional Demokrat (NasDem) bisa menjadi ancaman bagi partai besar seperti Golkar dan Demokrat? Bisa jadi demikian, sebab dalam politik, terbuka segala kemungkinan.
Partai-partai politik di negeri ini sejatinya masih jauh dari harapan bahkan terkesan hanya memburu kekuasaan. “Untuk melayani kepentingan rakyat, dan mengabdi kepada bangsa, jelas itu jauh panggang dari api atau malah khayalan belaka. Banyak janji palsu dan korupsi, membuat rakyat frustasi,” kata pemerhati politik Cherry Augusta MA, mahasiswa PhD UGM, baru-baru ini.
Sejauh ini, Nasdem, partai bayi yang baru lahir itu sudah populer. Bahkan popularitas dan gagasan perubahan yang disampaikan partai ini, dinilai para analis politik, bisa mengancam partai-partai besar, seperti Golkar dan Demokrat. Apalagi Golkar dan Demokrat menghadapi masalah maraknya korupsi di kalangan politisi mereka. Benarkah?
Nasdem menggunakan grup medianya untuk beriklan masif dan itu mempengaruhi persepsi dan opini publik. Ini sudah modal awal yang selayaknya diperhitungkan parpol lain.
"Kini semua insfrastruktur partai Golkar digunakan oleh NasDem. Yang terancam juga Partai Demokrat dengan berbagai persoalan yang mendera," kata peneliti LIPI Siti Zuhro di Jakarta, Rabu (30/5). Menurut Siti Zuhro, proses transisi politik saat ini sudah masuk tahap jenuh.
Reformasi partai yang belum tuntas membuat para pemilih beralih ke partai baru yang prospektif, yang memiliki basis ideologi kuat dan mencerminkan pluralitas. Ada kemungkinan gagasan perubahan yang diusung NasDem membuat publik menengok partai baru ini.
Apalagi partai yang saat ini eksis tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Hal itu terbukti dari banyak tuntutan dan gugatan publik terhadap parpol. "Pemilih kita lagi ganjen perubahan. Gagasan NasDem jadi daya tarik tersendiri," kata Siti. NasDem berpeluang diminati publik karena tidak ada memori negatif yang diingat masyarakat. Ini jadi amunisi untuk menang.
Sementara itu, pengajar Fisip UI Boni Hargens mengingatkan, menjelang pemilu 2014 salah satu isu mendasar adalah reformasi kepartaian. Indonesia membutuhkan partai yang memiliki basis ideologi kuat, dan mencerminkan pluralitas. PDI-P dan Partai Golkar kuat dalam pluralisme. Tapi, kata Boni, kedua partai tidak bisa jadi jawaban atas kondisi kerumitan proses transisi.
Partai-partai Islam juga tidak ideal karena keterlibatan mereka dalam korupsi dan ideologi yang tidak tepat dengan konteks mayoritas rakyat Indonesia yang moderat. "Indonesia memerlukan partai tengah yang pluralis, moderat, dan populis. Pada konteks inilah, partai baru seperti NasDem, bisa menjadi altenatif dalam krisis politik pasca 1998," katanya.
Benarkah? Yang pasti Aburizal Bakrie, Ketum DPP Partai Golkar, mengaku tidak takut. Namanya juga politik, adu wacana terus meraung di ruang publik.

Jimly Dukung Usakti jadi PTN - nasional.inilah.com

Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi,Jimly mendukung keinginan Universitas Trisakti untuk menjadi Universitas Tinggi Negeri.

“Kita Support Usakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri, sehingga Usakti dapat menjadi role model bagi kampus-kampus swasta lain yang ingin menjadi Universitas Negeri” ucap Jimly dalam pesan singkatnya.

Sementara,Ketua Forum Komunikasi Karyawan Universitas Trisakti Advendi Simangunsong mengatakan meminta kepada pemerintah untuk berani menjadikan Universitas Trisakti sebagai perguruan tinggi negeri.

”Pemerintah tidak perlu ragu melakukannya,kami memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan Universitas Trisakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri,“ tutur Advendi.

Bahkan ia mengaku seluruh civitas akademika Universitas telah mendeklarasikan komitmennya untuk menjadikan Universitas Trisakti menjadi PTN pada tanggal 29 Febuari 2012 lalu.

Seperti diketahui,konflik universitas Trisakti yang melibatkan pihak rektorat dengan yayasan Trisakti mencapai puncaknya ketika Mahkamah Agung memenangkan gugatan Yayasan Trisakti. Dalam putusan tersebut,dinyatakan bahwa pihak universitas Trisakti tidak boleh melakukan kegiatan akademis sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Konflik pengelolan Trisakti bermula ketika Thoby selaku rektor Universitas Trisakti mengganti status Universitas Trisakti dengan menghapus nama yayasan Trisakti sebagai pemilik Universitas Trisakti.

Menurut pihak yayasan sudah melakukan dialog untuk menyelsaikan kasus tersebut,namun hal tersebut tidak mendapat hasil,akhirnya kasus ini dibawa ke jalur hukum dengan sidang pertama di PN Jakbar. 

Rabu, 30 Mei 2012

Fit and Proper Test Calon OJK Jalan Terus - ekonomi.inilah.com


Jakarta - Komisi XI DPR akan tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kendati disinyalir ada yang memiliki rekam jejak transaksi mencurigakan.
"14 nama itu nanti tetap menjalani fit and proper test. Nah nanti kita akan cek data PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) itu. Tetap kita fit and proper semuanya," jelas Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis kepadaINILAH.COM, di Jakarta, Rabu (30/5/2012).
Komisi XI DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan PPATK terkait 14 calon nama DK OJK pada Selasa (29/5/2012) malam. Wakil Ketua PPATK Agus Santoso menjadi wakil dari PPATK dalam pertemuan tersebut. Ia mengatakan dari hasil rapat tersebut, terungkap ada calon yang memiliki rekam jejak transaksi mencurigakan. "Namanya dirahasiakan, karena menyangkut nama baik yang bersangkutan dan posisinya juga," ujar Harry.
PPATK mengungkapkan, transaksi yang mencurigakan tersebut bisa masuk dalam kategori tindak pidana ataupun nontindak pidana. "Inilah yang menambah kesulitan Komisi XI untuk melakukan fit and proper.Kalau waktu pemilihan (14 nama) tidak ada tindak lanjut dari PPATK. Ini kita jadi dilema."
Nantinya, keputusan akan diserahkan ke masing-masing fraksi. Ia menyatakan, PPATK belum menyerahkan laporan transaksi mencurigakan ini kepada penegak hukum. "Tapi potensi (pidana) itu tetap ada," tuturnya.
Rencananya, Komisi XI akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan 14 calon DK OJK pada 7-14 Juni 2012. "7 Juni sampai 14 Juni, satu hari tiga orang. Hari terakhir baru dua orang, itu kemungkinan besar untuk calon ketuanya," katanya.[tjs]

Selasa, 29 Mei 2012

Pelaksana Proyek Hambalang Menyerah - nasional.inilah.com

Jakarta - Pasca ditemukannya tanah yang ambles di lokasi pembangunan mega proyek Sekolah Olahraga Nasional (SON) Bukit Hambalang, pada 15 Desember 2011, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng menghentikan proses pengerjaan proyek di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor ini.

Imbas itu, pelaksana proyek Hambalang, Kerja sama Operasi (KSO) PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya angkat tangan untuk bisa menyelesaikan proyek senilai Rp1,175 triliun sesuai dengan kontrak kerja pada 31 Desember 2012.

"Kami pesimistis bisa menyelesaikan sesuai dengan kontrak karena penghentian pengerjaan ini," kata Heri, perwakilan KSO kepada INILAH.COM, Rabu (30/5/12) di lokasi proyek.

Ditanyakan waktu penyelesaian proyek ini, Heri tidak bisa memberikan kepastian. Dia mengakui bahwa tenggat waktu bisa ditentukan setelah proses evaluasi tanah ambles di sekitar lapangan Bulutangkis itu dituntaskan.

Untuk diketahui, saat ini KSO proyek Hambalang telah mendatangkan ahli tanah dari Jepang dan Universitas Parahyangan, Bandung, untuk meneliti kontur tanah di lokasi proyek.

Menurut Menpora, setelah hasil evaluasi dituntaskan, barulah pengerjaan dilanjutkan. Menpora sendiri belum bisa memberikan kepastian penyelesaian proses evaluasi itu. "Masih dalam progress," kata menpora sesat sebelum meninggalkan kantor menuju Istana Presiden.

Rapat Timwas Century-KPK Ditunda - nasional.inilah.com

 Jakarta - Rapat antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Tim Pengawas (Timwas) DPR akhirnya ditunda dua pekan mendatang. Penundaan dilakukan setelah KPK mengirimkan surat permintaan pengunduran rapat ke Timwas.

"Ada agenda pimpinan dengan struktural KPK yang tidak bisa ditinggalkan," ujar juru bicara KPK Johan Budi SP, mengenai alasan diundurnya rapat saat dihubungi di kantornya, Rabu (30/5/2012).

Rapat yang sedianya dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan baru dalam kasus Bank Century, hari ini menurutnya akan digelar dua pekan mendatang tepatnya 13 Juni 2012. Rapat tersebut untuk menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan KPK, termasuk dengan menggelar perkara dan kemajuan kasus tersebut pada Senin (28/5/2012).

Pimpinan KPK secara khusus menargetkan penyelesaian kasus dugaan korupsi Bank Century pada akhir tahun ini. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya yang berjanji bahwa kasus korupsi dalam penalangan dana Rp6,7 triliun untuk Bank Century, merupakan salah satu prioritasnya.

Eva Minta Interpelasi Grasi Corby Ditunda Dulu - nasional.inilah.com

Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusumah Sundari mengusulkan keinginan interpelasi atas kebijakan grasi Schapelle Leigh Corby sebaiknya ditahan dulu. Sebab, setiap keputusan DPR selalu politis dan biasanya tidak jalan karena lobi-lobi politik.

Menurut Eva, sebaiknya pengusul hak interpelasi menunggu hasil gugatan masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Bagiku, karena sudah ada inisiatif dari kelompok yang dirugikan yang mau mem-PTUN-kan, maka kita tunggu saja hasil jalur hukum tersebut daripada jalur politis," jelas Eva saat dihubungi, Rabu (30/5/2012).

Untuk menunggu itu, lanjut dia, sebaiknya komisi III melakukan peran pengawasan atas proses hukum tersebut. "Kita dahulukan aspirasi rakyat, pemegang kedaulatan yang diwakili," katanya.

Selain itu, pilihan jalur hukum ini dinilai masuk akal dibandingkan jalur politis.
"Situasi di DPR tidak kondusif karena kepentingan subyektif parpol mulai menggumpal menjelang dua tahun pra pemilu," tutur Eva.

Kondisi di dapil (daerah pemilihan) lebih menyedot perhatian politikus Senayan. Apalagi, pembahasan UU pilpres yang tentu heboh. Sehingga secara prinsipil lebih baik didahulukan proses hukum dan maksimalkan pengawasan.

Terkait tidak bisanya grasi dilakukan interpelasi, Eva menambahkan bahwa hal itu ada koridor-koridor dalam memberikan grasi. Hanya presiden tidak menggunakan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Hak grasi itu ada koridornya, mengabaikan kepentingan umum dan merugikan kelompok atau seseorang. Tampaknya dua koridor tersebut ditabrak, sehingga pantas jika Granat (Gerakan Nasional Anti Narkotika) mau membawa ke PTUN," tambah Eva.

OTK Tembak Mati Guru SD Puncak Jaya - nasional.inilah.com

Jayapura - Seorang guru SD Inpres Dondobaga, kampung Kulirik, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya,Provinsi Papua, Anthon Arung Tandila (36) ditembak orang tak dikenal (OTK) hingga tewas di rumahnya, Selasa (29/5/2012), sekitar pukul 19.30 WIT.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Marcelis, Rabu (30/5/2012) pagi, mengakui aksi tersebut terjadi saat korban yang juga membuka kios (warung sembako) di rumahnya didatangi pembeli yang hendak membeli gula pasir.

Saat melayani pembeli korban ditembak dari luar rumah yang sekaligus merangkap kios, kata Kapolres Puncak Jaya AKBP Marcelis seraya mengatakan, dari keterangan istrinya yang menyaksikan penembakan itu, pelaku berbadan tinggi besar dan menggunakan jaket hitam bertudung.

Dikatakan, istri korban Ny Elvi Jami (30) menjelaskan pelaku hanya menembak satu kali dan mengenai pipi kiri tembus telinga belakang hingga mengakibatkan korban tewas di tempat.

Seusai melakukan aksinya, pelaku langsung meninggalkan rumah korban, jelas AKBP Marcelis.

Menurut perwira Polri itu, saat ini jenazah korban masih berada di RSUD Mulia, dan hari Rabu direncanakan dievakuasi ke Toraja lewat Jayapura dan Makassar.

Ketika ditanya tentang jenis senjata yang digunakan pelaku, Kapolres Puncak Jaya mengaku, belum dapat memastikan, karena istri korban masih nampak trauma sehingga tidak bisa memberikan keterangan lebih banyak. 

Ical Kali Ini Menuai Protes - nasional.inilah.com


 Jakarta - PDI Perjuangan dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) merasa tersedak angin ‘Beringin’ tatkala Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Aburizal Bakrie atau Ical yang menyindir Presiden pertama Ir Sukarno soal perempuan. Reaksi keras pun meluncur deras.
Kalangan GMNI menuntut Aburizal Bakrie untuk segera meminta maaf kepada publik atas pencemaran nama baik Proklamator Repubik Indonesia itu di muka umum. Ical mungkin salah ucap, ketrucut dan tak sengaja, sehingga sebaiknya Ical membuka diri bagi kritik dan koreksi.
Politisi Partai Banteng dan aktivis GMNI sangat menyesalkan sindiran Ical yang mereka anggap tidak pantas. "Sebagai tokoh nasional, Pak Ical sebaiknya lebih menonjolkan sosok kenegarawanannya. Kami menganggap ucapan tersebut sangat tidak pantas disampaikan seorang negarawan seperti Pak Ical," tegas Ketua Korda GMNI Jawa Timur Rangga Bisma Aditya, Selasa (29/5).
Dalam pidatonya pada pelantikan Alex Noerdin sebagai anggota Dewan Kehormatan Ormas MKGR di Hotel Sultan Jakarta, Ical menyatakan tidak akan meniru jejak Sukarno jika terpilih sebagai presiden, yakni memberikan perhatian lebih kepada perempuan cantik.
PDI Perjuangan secara lantang mengaku tersinggung dengan ucapan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang menyindir kehidupan pribadi Presiden RI Sukarno. Wasekjen PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga mengingatkan Jas Merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah sebagai proklamator dan pahlawan bangsa.
Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai tidak ada yang bisa menyamai mantan Presiden Sukarno, bahkan oleh Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie atau Ical sekalipun.
Agar tidak tergelincir karena kesandung kerikil tajam, dan mumpung ''nasi belum jadi bubur'', Ical sebaiknya meminta klarifikasi, tabayun atau bahkan minta maaf agar reaksi keras dari kalangan nasionalis tidak semakin deras.

Minggu, 27 Mei 2012

Presiden SBY Lantik Menkes & Wamen ESDM Pekan Ini - nasional.inilah.com

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menetapkan calon menteri kesehatan (menkes) dan wakil menteri (wamen) energi dan sumber daya mineral (ESDM).

"Posisi wamen ESDM dan menkes dalam waktu dekat Bapak Presiden mempertimbangkan untuk dapat menempati posisi tersebut," ujar Juru Bicara Presiden. Julian Aldrin Pasha, di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin (28/5/2012).

Menkes yang kemarin bernama Endang Rahayu Sedyaningsih yang meninggal dunia akibat kanker paru pada 2 Mei lalu. Sedangkan, Wamen ESDM yang lalu bernama Widjajono Partowidagdo wafat karena sakit saat mendaki Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat, pada 21 April 2012.

Julian menegaskan, tidak ada pergantian jabatan pada posisi menteri selain menteri kesehatan dan wakil menteri ESDM. "Reshuffle suatu hal yang berbeda, ini posisi dua kosong itu, menkes dan wamen ESDM," jelas Julian.

Julian enggan membeberkan nama calon menteri kesehatan dan wakil menteri ESDM yang telah dipilih SBY. "Nanti diumumkan, saya tidak bisa spekulasi soal itu, nanti dipertimbangkan oleh Bapak Presiden," kata Julian. [bar]

Nara Akui Ada Kekurangan Pada Pelayanan Publik - metropolitan.inilah.com

Jakarta - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Nachrowi Ramli mengakui jika masih ada pelayanan publik terhadap warga Jakarta, yang terasa masih kurang.

Meski ada banyak kemajuan dibeberapa sektor, namun menurut pria yang akrab disapa Nara itu, harus diakui masih ada kekurangan dalam pelayanan publik. Nara berjanji, jika dia dan Cagub incumbent, Fauzi Bowo dipercaya pimpin Jakarta, maka pembenahan pelayan publik jadi prioritas.

Nara menjelaskan, peningkatan pelayanan publik yang dimaksud adalah, dimana setiap warga Ibukota Jakarta, akan mendapatkan pelayanan yang baik, yang diiringi oleh peningkatan pemberdayaan masyarakat Jakarta. "Kita akui pelayanan publik masih jauh dari apa yang diharapkan, pelayanan terhadap masyarakat akan terus ditingkatkan," katanya saat ditemui di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Dia melanjutkan peningkatan pelayanan masyarakat ini, menjadi salah satu visi dan misi pasangan dari Cagub incumbent, Fauzi Bowo, jika nanti dirinya bersama Fauzi Bowo dipercaya warga Jakarta duduk sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012-2017. "Yang jelas kami akan menjadikan Jakarta lebih maju, labih nyaman, dan lebih sejahtera," tegas Nara

Saham FREN Bisa Diperdagangkan Lagi - pasarmodal.inilah.com


 Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka penghentian sementara perdagangan saham PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) mulai sesi I perdagangan Senin (28/5/2012) di pasar reguler dan pasar tunai.

Demikian mengutip keterangan resmi BEI, hari ini. Saham FREN telah dihentikan perdagangan sementara sejak 2 Maret 2012.

Saat itu BEI menilai saham FREN telah mengalami pergerakan harga yangfluktuatif dan peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada efek waran sesi II Smartfren Telecom (FREN-W) sebesar Rp275 atau 183,3% dari harga penutupan Rp150 pada 27 Februari 2012 menjadi Rp425 pada 1 Maret 2012.

Jero Wacik: Saya Enggak Kecewa - ekonomi.inilah.com


SEBUAH kabar panas bertiup dari Istana Kepresidenan, awal pekan lalu. Kabar panas itu menyebutkan. Dahlan Iskan telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri BUMN. Tapi berita miring ini segera ditepis oleh Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.
Sebelum muncul di media massa, kabar tentang mundurnya Dahlan Iskan dari jabatan Menteri BUMN sudah beredar di berbagai kalangan. Katanya, Dahlan mundur lantaran berbeda pendapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik. Kabarnya, Jero merasa dilangkahi. Soalnya, Dahlan mengganti jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina tanpa berkonsultasi dengannya.
Nah, gara-gara inilah Dahlan sampai harus mencabut dua SK yang dikeluarkannya tentang pendelegasian wewenang kepada jajaran di bawahnya.
Benarkah Dahlan berselisih dengan Jero? Jero, yang ditemui seusai penandatanganan MoU antara BP Indonesia dengan PT PLN di Gedung ESDM, Jakarta, Kamis pekan lalu, tak bersemangat ketika dua wartawan InilahREVIEW, Iwan Purwantono dan Vinsensius Segu menanyakan masalah ini. Kalaupun menjawab, kalimatnya hanya sepotong-potong. Berikut petikannya:
Apakah benar ada pertemuan di Istana Negara pada Selasa malam, tanggal 15 Mei lalu?
Iya, memang ada pertemuan.
Apa isi pertemuan tersebut? Siapa saja yang hadir?
Hmmm…. (tidak menjawab)
Kabarnya Anda marah-marah kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan?
Dalam pertemuan, tidak ada yang marah-marah, kok.
Saat itu, Anda kecewa karena Menteri BUMN Dahlan Iskan merombak direksi Pertamina tanpa berkonsultasi dengan Anda?
Ah, tidak benar lagi itu. Saya enggak pernah kecewa. Apalagi marah-marah. Kabar dari mana itu? Enggak benar ah.
Setelah pertemuan tersebut, Menteri BUMN Dahlan Iskan diisukan bakal mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu, komentar Anda?
Wah, saya tidak tahu. Benar, saya memang tidak tahu.
Kelihatannya, hubungan antara kementerian bakal tidak harmonis lagi?
Lho, hubungan saya baik-baik saja kok. Enggak ada masalah. Saya masih akrab dengan Pak Dahlan. Komunikasinya lancar-lancar saja. Saya sering SMS-an dengan Pak Dahlan.
Apakah Anda merasa ditelikung karena Menteri BUMN Dahlan Iskan merombak direksi Pertamina?
Aduh, itu semuanya nggak benar. Dalam hal ini, nggak ada yang nelikung ataupun ditelikung.
Apakah untuk menetapkan sususan direksi BUMN harus berkonsultasi dengan kementerian teknis?
Memang ada aturannya. Kalau untuk posisi dirut, wajib berkonsultasi dengan kementerian teknis. Sedangkan direktur lainnya, bisa dikerjakan atau tidak sama sekali.

Menkeu: Ekonomi RI Kuat Hadapi Krisis Global - ekonomi.inilah.com

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, ketahanan kondisi perekonomian Indonesia cukup kuat kendati kondisi global kembali negatif.

"Sehubungan dengan perkembangan ekonomi global akhir-akhir ini, Menteri Keuangan berpendapat bahwa Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik untuk menghadapinya," ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Yudi Pramadi dalam keterngan tertulis di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Sementara dari sisi ketahanan fiskal, lanjutnya, pemerintah optimis akan tetap dapat menjaga defisit APBN di bawah 3%. Sedangkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,pemerintah akan terus memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kondisi infrastruktur.

"Selain itu, Pemerintah tidak akan mengubah sistem devisa yang berlaku saat ini dengan tetap melaksanakan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dimana Setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa," tutur Yudi. [rus]

Dahlan Mengurangi Campur Tangan Pemerintah - ekonomi.inilah.com


BRUCE Gale, penulis senior koran berpengaruh di Singapura, The Straits Times (TST), suatu hari pernah menulis begini tentang Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Bila Indonesia ingin menjadi lebih baik, sosok Dahlan menawarkan harapan.
Brucedalam tulisannya di TST, menyoroti reformasi besar-besaran di PT PLN saat Dahlan menjabat sebagai direktur utama di perusahaan pelat merah tersebut. “Di situ Dahlan menunjukkan kemampuan manajerialnya,” kata Bruce.
Bukan hanya itu kelebihan Dahlan. Ia, kata Bruce, berani, tegas, dan tak memiliki ambisi politik apa-apa. “Selama memimpin PLN, Dahlan sama sekali tak bisa dipengaruhi oleh pengusaha dan politisi korup,” tulis Bruce.
Langkah ini dilanjutkan ketika Dahlan menjadi Menteri BUMN. Bruce menilai, seminggu setelah dilantik, Oktober 2011, Dahlan langsung memangkas birokrasi dan rapat hingga 50 persen. “Apa yang ingin saya lakukan pertama-tama adalah mengurangi campur tangan pemerintah di BUMN untuk memberi kebebasan dan otoritas kepada para direktur utamanya melakukan aksi-aksi korporasi," kata Dahlan, seperti dikutp Bruce. BUMN di Indonesia, tulis Bruce, sudah lama dibenani oleh reputasi tak bagus: manajemen yang buruk dan kerap kali menjadi sapi perah politisi korup.
Dahlan memang dikenal sebagai sosok pembaruanyang menggunakan cara-cara unik dalam menjalankan pemerintahan. Awal-awal menjadi Menteri BUMN, ia mengintruksikan seluruh perusahaan milik negara serentak melakukan rapat internal setiap hari Selasa.
Menurut Dahlan, penyeragaman waktu rapat itu agar masing-masing BUMN dapat berlangsung efektif dan tidak terganggu oleh keperluan lain yang menyangkut koordinasi dengan Kementerian BUMN. "Jadi pada saat yang bersamaan tidak ada direksi atau komisaris BUMN yang ke luar kantor. Semuanya fokus rapat," kata Dahlan.
Dengan begitu terjadi kesamaan seluruh BUMN, yakni Senin konsolidasi internal, Selasa rapat manajemen, sehingga efektif bekerja adalah Rabu, Kamis,dan Jumat. Sedangkan dua hari lainnya, Sabtu dan Minggu diarahkan agar digunakan untuk peninjauan ataupun peresmian proyek-proyek.
Cerita tentang sosok Dahlan, memang menarik. Selain ulet, kritis, Dahlan juga sangat bersahaja. Gaya menteri yang satu ini sangat khas dengan berbagai celetukan dan terobosannya yang tak biasa.Misalnya, iapernah naik kereta menuju Istana Bogor. Layaknya penumpang biasa, Dahlan memilih memutar di sekitar lokasi, tidak ada satu pun ajudan yang ada di sampingnya. Dia juga pernah menginap di rumah salah seorang petani di Sragen. Kejadian ini ia lakukan saat kunjungan kerja ke Sragen, Jawa Tengah pertengahan Maret 2012.
Dan, aksi yang menjadi pembicaraan publik adalah ketika Dahlan ngamuk di pintu tol dekat Jembatan Semanggi menuju arah Slipi. Alasannya, antrean di tol tersebut sangat panjang tetapi loket yang dibuka hanya dua dari empat pintu yang ada.
Tapi, Dahlan bukan cuma jago ngamuk di pintu tol. Ia juga pandai berjualan. Baru-baru ini ia berjualan e-toll card di pintu Tol Cililitan. Dahlan menggandeng Bank Mandiri sebagai mitra kerja, serta artis cantik Sandra Dewi, Happy Salma, Artika Sari Dewi, dan Dik Doang. Dahlan punya alasan berjualan e-toll card. Katanya, buat apa bayar mahal masuk tol jika di jalan bebas hambatan masih saja macet.
Namun Bruce mencatat, ada sejumlah hal yang bisa menjadi kendala langkah Dahlan. Misalnya, ia sekarang tak bisa leluasa seperti ketika di PLN. Kini, setiap kebijakan, ia harus berkoordinasi dengan menteri lain.
Bruce tak salah. Tapi, satu hal yang sudah pasti, langkah Dahlan kerap membuat sebagian eliteterganggu. Dan, itu mereka yang selama ini menikmati kue BUMN.
Selengkapnya, artikel ini bisa disimak di majalah InilahREVIEW edisi ke-39 yang terbit Senin, 28 Mei 2012.

Tone Negatif, Ani Yudhoyono Ditarik dari Bursa - nasional.inilah.com


Jakarta - Tes pasar nama Ani Yudhoyono sebagai kandidat presiden 2014 selama sepekan terakhir berujung negatif. Tudingan mengukuhkan politik dinasti melekat di keluarga Cikeas. Menarik Ani Yudhoyono secepatnya dari peredaran menjadi jalan taktis.
Dalam sepekan terakhir ini nama Ibu Negara Ani Yudhoyono marak diperbincangkan kader Partai Demokrat sebagai kandidat Presiden 2014. Tak tanggung-tanggung seperti Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul menyebut sebanyak 99 persen kader Partai Demokrat mendukung pencalonan Ani Yudhoyono.
Namun, dalam kenyataannya, kemunculan nama Ani Yudhoyono justru direspons negatif oleh publik. Tudingan keluarga Cikeas berupaya melanggengkan politik dinasti mencuat tentang rencana majunya Ani Yudhoyono sebagai Calon Presiden dari Partai Demokrat.
Tak tanggung-tanggung, Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat TB Silalahi yang juga sosok kepercayaan SBY, memperingatkan kader Partai Demokrat agar tak lagi memunculkan nama Ani Yudhoyono. "Saya sudah menyampaikan kepada kader agar berhenti berpolemik ini, soalnya di antara kader saja ada yang mendukung ada yang tidak," kata TB Silalahi yang juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kantor DPP Partai Demokrat, Minggu (27/5/2012).
Tak segan-segan, menurut TB Silalahi, Komisi Pengawas akan memberi sanksi dan teguran kepada kader Partai Demokrat yang masih mewacanakan nama Ani Yudhoyono sebagai calon presiden 2014. Dia menyebutkan sanksi dan teguran akan dilakukan secara bertahap.
Hanya saja, dalam kesempatan tersebut, TB Silalahi tidak menampik nama Ani Yudhoyono bisa saja menjadi tokoh yang akan dicalonkan dalam Pemilu 2014 oleh Partai Demokrat. Namun, ia mewanti-wanti tidak etis bila nama Ani Yudhoyono dimunculkan saat ini. "Partai ini kan punya strategi. Kapan dimunculkan. Kalau Ibu Ani dimunculkan ke depan kita harus yakin," jelas TB Silalahi.
Terpisah, fungsionaris DPP PKB Abdul Malik Haramaian menilai fenomena politik dinasti yang akhir-akhir dimunculkan justru menjadi salah satu anomali demokrasi. "Politik dinasti harus dibatasi, karena akan merusak demokrasi dan menutup ruang bagi warga negara lainnya," kata Malik kepada INILAH.COM di Jakarta, Minggu (27/5/2012)
Mantan Ketua Umum PB PMII ini menilai semangat Politik dinasti jelas ingin melanggengkan kekuasaan dibawah sanak famili atau konco-konconya. "Inilah awal dari munculnya kecurangan & pelanggaran politik dalam pemilu atau pilkada," beber Malik. [mdr]

Grasi Corby Justru Untungkan Indonesia - nasional.inilah.com

Denpasar - Ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika, menyatakan Pemberian grasi 5 tahun potongan masa tahanan kepada Schapelle Leigh Corby, terpidana 20 tahun penjara atas kasus kepemilikan mariyuana oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru akan menguntungkan Indonesia dalam diplomasi internasional, khususnya bagi pembebasan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tersandung kasus hukum di beberapa negara.

"Corby memiliki daya ledak eksistensi yang cukup tinggi bagi Indonesia di mata internasional. Secara internasional, Indonesia membuka ruang bagi pemberian grasi. Dan, kita berharap hal itu juga bisa dilakukan oleh Negara lain, di mana ada WNI yang tersandung kasus hukum," pinta Pasek di Denpasar, Bali.

Menurut Pasek, meski pemberian grasi kepada ratu mariyuana itu menuai pro kontra karena pertama kali kepala Negara memberikan grasi kepada terpidana kasus narkoba merupakan langkah taktis yang baik yang diambil oleh presiden. "Ini cukup taktis, meski kebijakan itu tak popular bagi rakyat Indonesia," tegasnya.

Pasek enggan merinci apakah langkah taktis itu merupakan hasil lobi-lobi Pemerintah Australia terhadap Indonesia atau tidak. Namun, ia menyatakan jika setiap Negara, di mana ada warga negaranya terbelit kasus hukum pasti akan melakukan upaya lobi termasuk Indonesia. Ketika ada WNI yang terbelit kasus hukum, misalnya di Malaysia, pemerintah tak tinggal diam namun proaktif melakukan lobi-lobi terhadap warga Negara Indonesia.

Terkait adanya sejumlah pihak yang ingin menggugat presiden atas grasi Corby itu, Pasek tidak mempersoalkannya karena hal itu juga sebagai hak warga Negara. "Siapapun punya hak untuk menggugat namun kewenangan penuh presiden, yang telah diatur dalam konstitusi," tegas Pasek. [ton]

Capres Demokrat Bakal Dibahas 2013 - nasional.inilah.com


Jakarta - Partai Demokrat saat ini belum membahas soal nama-nama yang bakal dimajukan sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014.

Menurut anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarief Hassan, Minggu (27/5/12), persoalan Capres belum dibahas oleh partai. "Persoalan capres adalah ranah Majelis Tinggi Partai. Hal itu belum pernah dibahas. Mungkin pada tahun 2013 mendatang," kata Menteri Koperasi dan UKM itu kepada INILAH.COM, Jakarta.

Soal munculnya nama Ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai capres dari Demokrat, menurut suami Inggrid Kansil itu, aspirasi itu berasal dari kader Demokrat dan itu wajar saja terjadi. "Saya kira Ibu Ani layak untuk dimasukkan dalam bursa capres karena itu aspirasi dari kader. Putusan tetap berada di majelis tinggi," tandas Syarief.

Di tempat yang sama, Ani Yudhoyono sendiri enggan untuk diwawancarai. Ia hanya melempar senyum saat berusaha dikonfirmasi oleh wartawan. [mvi]

Wiranto Sindir Presiden Rangkap Jabatan di Partai - nasional.inilah.com

Jakarta - Ketua Umum Hanura, Wiranto, kembali menegaskan kesiapannya maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Bukan semata-mata siap memenangkan pertarungan, namun Wiranto juga mengaku siap kalah.

"Siap, soal kalah dua kali (juga) siap. Karena soal menang kalah itu kan di tangan Allah SWT. Hanura sadar bahwa ke depan kita perlu pemimpin berkualitas," ujarnya di acara jalan sehat Srikandi Hanura di Silang Monas, Minggu (27/5/2012).

Dia menjelaskan, sejak awal sudah mengimbau kepada semua pihak akan masalah penting yang dihadapi bangsa ini. Yakni rangkapnya jabatan partai politik dalam pemerintahan, baik presiden, DPR, menteri hingga kepala daerah. Padahal dengan begitu, ketika kepala daerah misalnya menghadapi masalah hukum, partai turut turun tangan untuk membantunya.

"Tatkala pejabat birokrasi merangkap parpol, presiden hingga wali kota. Bagaimana mereka bisa membantu dan menjalankan posisinya sesuai dengan amanat Undang-Undang," ucap Wiranto.

"Apalagi sekarang kepala daerah pasti ada upaya mengumpulkan dana finansial, itu rawan terhadinya korupsi. Saya himbau presiden, mempelopori meninggalkan jabatan di politik," tambahnya.

Selain mempelopori, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga secara kongkrit menginstruksikan kepada pejabat yang merangkap pimpinan partai politik. Yakni dengan mengeluarkan kebijakan tersebut melalui Keputusan Presiden (Kepres)

"Instruksikan dengan Kepres, untuk beramai-ramai bupati meninggalkan jabatan. Supaya sisa waktu ini untuk fokus," terangnya. [mvi]

Soal Dukungan ke Ani Yudhoyono, PKB Tunggu Pileg - nasional.inilah.com

Jember - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih akan menunggu hasil pemilu legislatif (Pileg) baru kemudian menentukan sikap apakah mendukung Ani Yudhoyono sebagai calon Presiden (capres) 2014 atau tidak.

Hal itu disampaikan oleh Sekjen DPP PKB Imam Nachrawi saat berkunjung ke SMK Islam Bustanul Ulum di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Kita lihat hasil pemilu legislatif. Setelah itu kita akan tentukan menurut survei sekaligus kehendak para masayih, NU, dan baru kita bicarakan di forum resmi musyawarah kerja nasional," ujarnya, Minggu (27/5/2012).

Sampai saat ini, koalisi partai belum pernah membahas soal calon presiden. Seluruh partai, menurutnya saat ini tengah berkonsentrasi terhadap revisi undang-undang pemilihan umum.

"Untuk saat ini biarkan masyarakat melihat kinerja Presiden dan Wakil Presiden yang masih menjabat ini," katanya.

Menurut dia, belum saatnya untuk menentukan siapa yang didukung. Aapalagi, sikap masyarakat masih berubah-ubah akan mendukung calon yang mana. Untuk itu, PKB masih menunggu hingga jelang Pemilu 2014.

"Pemilu presiden masih kurang dua tahun. Jadi fluktuasi hasil survei pasti selalu naik turun. Seluruh tim survei belum bisa menentukan siapa paling layak, karena terkait dengan perubahan berpikir masyarakat. Masing-masing partai sedang memasarkan capres masing-masing," pungkasnya. [beritajatim/gus]

Sabtu, 26 Mei 2012

Kisruh Demokrat Maluku Utara Bisa Picu Daerah Lain - nasional.inilah.com

Jakarta - Kisruh kader Partai Demokrat Maluku Utara yang menolak Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono untuk membuka Musda yang berakhir bentrok, dinilai bisa mempengaruhi sejumlah daerah lainnya untuk berbuat yang sama.

"Tentu bisa saja dapat merangsang kader-kader lain untuk berbuat yang sama. Bisa jadi punya dampak, bisa dijadikan contoh. Apalagi kalau sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera," ujar pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Minggu (27/5/2012).

Menurutnya, DPP Demokrat akan menghadapi dilema. Bila diberikan sanksi tegas seperti pemecatan, akan ada sekelompok yang keluar dari partai yang bersamaan dengan yang dipecat. Sehingga, akan ada kekurangan suara secara besar-besaran.

"Untuk kasus Maluku Utara, tokoh yang katanya bertanggung jawab adalah Gubernur yang ada saat ini. Tentu dia punya pengikut yang lumayan besar di belakangnya," katanya.

Di sisi lain, bila tidak dipecat dan hanya diberikan sanksi administratif berupa teguran dan peringatan, maka ini sanksi itu tidak akan membuat jera.

"Dalam kondisi ini, bisa jadi kejadian di Maluku Utara akan dicontoh wilayah-wilayah lain," katanya. [gus]