Sentralisasi pengangkatan direksi BUMN patut diduga sebagai bagian dari konsolidasi finansial kekuatan politik tertentu menghadapi Pileg (pemilihan legislatif) dan Pilpres (pemilihan presiden) 2014 mendatang.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Achmad Basarah mengimbau Dahlan Iskan boleh saja melakukan berbagai terobosan manajerial dalam membina BUMN. Namun, terobosan tersebut hendaknya tetap memperhatikan kaidah dan norma hukum yang telah mengaturnya.
Menurutnya, dengan surat Keputusan Meneg BUMNI nomor 236/MBU2011 yang membolehkan direksi BUMNI dipilih secara langsung oleh deputi menteri BUMNI tanpa melalui proses pengajuan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) atau tim penilai akhir (TPA) menabrak norma dalam UU BUMN.
Selain itu SK Menteri BUMN tersebut sangat rawan intervensi berbagai kepentingan karena rentang kendali proses pengangkatan direksi BUMN menjadi sentralistis. "Langkah DPR membuat interpelasi tersebut dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan karena Meneg BUMN diduga telah melanggar Undang-undang," imbuhnya.
Sebagaimana diberitakan, sebanyak 38 anggota DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, telah mengajukan hak interpelasi ke pimpinan DPR untuk mendapat penjelasan dari pemerintah atas kebijakan Dahlan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor KEP-236/MBU/2011, yang mendelegasikan sebagian wewenang Menteri BUMN selaku perwakilan pemegang saham BUMN dari pemerintah kepada pejabat eselon I, dewan komisaris, dan direksi BUMN.
Melalui Kepmen tersebut, Dahlan melakukan pemangkasan birokrasi, seperti penunjukan direksi BUMN tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) dan tanpa mekanisme tim penilai akhir (TPA). Cara Dahlan ini telah dilakukan dalam kasus penunjukan langsung direksi PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelni, PT RNI, dan PT Perkebunan Nusantara III (Holding).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar