Jakarta - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tidak bisa dilepaskan dalam kiprah berorganisasi Sigit Pamungkas. Dosen Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) yang terpilih menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2012-2017 itu mengakui sendiri hal tersebut.
Namun laki-laki kelahiran Sragen 04 April 1976 silam itu menampik dengan tegas jika aktifitas didunia organisasi yang membesarkan namanya tersebut digeneralisir dengan seniornya, Anas Urbaningrum.
Anas diketahui pernah menduduki posisi serupa pada institusi penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) itu periode 2002 - 2007. Akan tetapi selepas gelaran Pemilu 2004, yakni 8 Juni 2005, mengundurkan diri dari keanggotaa KPU untuk bergabung dengan Partai Demokrat.
"Sampai dengan saat ini tidak ada niatan sedikitpun masuk dunia politik setelah menjadi anggota KPU," terangnya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (18/4/2012).
Sigit yang beristrikan Linda Sudeni dan telah dikaruniai dua anak masing-masing Rajendra Muthahari (6) dan Daniswara Syafiyullah (4) menegaskan, secara pribadi ia akan komitmen dengan pernyataannya itu.
Anas diketahui pernah menduduki posisi serupa pada institusi penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) itu periode 2002 - 2007. Akan tetapi selepas gelaran Pemilu 2004, yakni 8 Juni 2005, mengundurkan diri dari keanggotaa KPU untuk bergabung dengan Partai Demokrat.
"Sampai dengan saat ini tidak ada niatan sedikitpun masuk dunia politik setelah menjadi anggota KPU," terangnya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (18/4/2012).
Sigit yang beristrikan Linda Sudeni dan telah dikaruniai dua anak masing-masing Rajendra Muthahari (6) dan Daniswara Syafiyullah (4) menegaskan, secara pribadi ia akan komitmen dengan pernyataannya itu.
Karenanya untuk meminimalisir berbagai kemungkinan yang terjadi ke depan, salah satu pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Institut for Democracy and Welfarism (IDW) menyatakan bahwa menjadi anggota KPU Pusat cukup satu periode saja.
"Satu periode saja, selepas itu ya kembali mengajar di UGM," ucapnya.
Baginya, menjadi anggota KPU adalah suatu kehormatan sendiri dalam perjalanan hidupnya sekaligus sebagai sebuah tantangan. Yakni bagaimana berperan lebih dan sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Apalagi pimpinan KPU baru periode 2012-2017 sejalan dengan perubahan Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan DPR.
"Apapun hasil dari proses legislasi, KPU akan berusaha melaksaakan sebaik-baiknya. Bagi KPU, itu (UU Pemilu) harus dieksekusi, dilaksanakan secara menyeluruh," tandas mantan aktifis HMI Komisariat Fisipol UGM, HMI Cabang Bulaksumur dan HMI Badko Jateng-DIY itu.
Sigit Pamungkas diketahui menjadi pengajar tahun 2002 - 2003, yakni pada Jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Setahun berselang menjadi asisten dosen dan peneliti di UGM dan selanjutnya mencatatkan namanya sebagai 'benar-benar' dosen Fisipol UGM sejak tahun 2005. Ia juga aktif didunia penelitian, menulis buku dan artikel mengenai kepemiluan diberbagai media nasional.
Riset terakhirnya tercatat, Pengembangan Model Ideal Rekruitmen Kepala Daerah oleh Partai Politik, Power, Welfare and Democracy kerjasama UGM dengan Norwegia dan Universitas Oslo Norwegia, Desentralisasi Pelayanan Publik dan Tantangan Integritas, Model Implementasi Desentralisasi Asimetris yang Menyejahterakan : Belajar dari Pengalaman Aceh dan Papua, Kraton dan Pilkada Kota Yogyakarta, Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Pilkada, serta Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi.
Buku tentang kepemiluan, Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia (2011), Advokasi Berbasis Jejaring, (2010), Krisis Demokrasi Elektoral (2010), Kepartaian, Pemilu, dan Perilaku Politik (2010), dan Perihal Pemilu (2009).
"Satu periode saja, selepas itu ya kembali mengajar di UGM," ucapnya.
Baginya, menjadi anggota KPU adalah suatu kehormatan sendiri dalam perjalanan hidupnya sekaligus sebagai sebuah tantangan. Yakni bagaimana berperan lebih dan sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Apalagi pimpinan KPU baru periode 2012-2017 sejalan dengan perubahan Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan DPR.
"Apapun hasil dari proses legislasi, KPU akan berusaha melaksaakan sebaik-baiknya. Bagi KPU, itu (UU Pemilu) harus dieksekusi, dilaksanakan secara menyeluruh," tandas mantan aktifis HMI Komisariat Fisipol UGM, HMI Cabang Bulaksumur dan HMI Badko Jateng-DIY itu.
Sigit Pamungkas diketahui menjadi pengajar tahun 2002 - 2003, yakni pada Jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Setahun berselang menjadi asisten dosen dan peneliti di UGM dan selanjutnya mencatatkan namanya sebagai 'benar-benar' dosen Fisipol UGM sejak tahun 2005. Ia juga aktif didunia penelitian, menulis buku dan artikel mengenai kepemiluan diberbagai media nasional.
Riset terakhirnya tercatat, Pengembangan Model Ideal Rekruitmen Kepala Daerah oleh Partai Politik, Power, Welfare and Democracy kerjasama UGM dengan Norwegia dan Universitas Oslo Norwegia, Desentralisasi Pelayanan Publik dan Tantangan Integritas, Model Implementasi Desentralisasi Asimetris yang Menyejahterakan : Belajar dari Pengalaman Aceh dan Papua, Kraton dan Pilkada Kota Yogyakarta, Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Pilkada, serta Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi.
Buku tentang kepemiluan, Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia (2011), Advokasi Berbasis Jejaring, (2010), Krisis Demokrasi Elektoral (2010), Kepartaian, Pemilu, dan Perilaku Politik (2010), dan Perihal Pemilu (2009).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar