"Mudah-mudahan warga Jakarta dipenuhi hak politiknya. Kepada RT, RW, dan kelurahan agar bekerja maksimal mencatat atau mendaftarkan warganya, mudahkan urusan mereka," kata Hidayat kepada INILAH.COM terkait dengan berakhirnya masa pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada DKI, di Jakarta, Kamis (12/4/2012).
Hidayat menilai, sejauh ini aparat pemerintah daerah serius menyadarkan hak pilih warga. Ini terlihat dari spanduk maupun gerak-gerakan lainnya yang menyosoalisasikan pilkada sekaligus menyadarkan hak pilih warga untuk menyukseskannya pada Juli mendatang.
"Saya cuma khawatir, hak rakyat terciderai karena mereka tidak mengetahui waktu masa pendaftaran. Sehingga mereka tidak dicatat sebagai pemilih, bahkan jangan-jangan pemilih tidak tahu sehingga tidak akurat," tutur cagub dari PKS itu.
Menurut dia, kalau hak warga menjadi pemilih tidak terpenuhi akan menimbulkan kejanggalan demokrasi di kota Jakarta. "Kalau terjadi hal tersebut, itu akan mengurangi kualitas pilkada ini," tutur Hidayat.
Di samping itu, lanjut dia, pilkada harus dijadikan sebagai legitimasi tinggi. Oleh karenanya, jangan sampai membuat kekhawatiran pihak lain yang melakukan tebang pilih dalam mencatat pemilih.
"Jika itu terjadi, artinya ada penyulitan birokrasi bagi pemilih yang diduga tidak sependapat dengan calon yang didukung birokrat begitu juga sebaliknya. Kalau ini sampai terjadi berarti sudah diskriminatif dan melanggar UU, mari seluruh pihak untuk menjadikan pilkada mendatang lebih berkualitas dengan data yang valid," tambah Hidayat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar