Kamis, 12 April 2012

Koalisi Baru Ala Demokrat Kandas di Tengah Jalan? - nasional.inilah.com


Jakarta - Voting RUU Pemilu dalam sidang paripurna DPR, Kamis (12/4/2012) merupakan kemenangan Partai Demokrat. Kemenangan ini di satu sisi juga menjadi pertaruhan koalisi baru yang digagas Partai Demokrat.
Rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Rabu (11/4/2012) malam di lantai 9 gedung Nusantara I DPR cukup spesial. Pasalnya, partai koalisi yang terlibat rapat hanya Partai Demokrat, PPP, PAN, dan PKB. Dua partai koalisi lainnya, Partai Golkar dan PKS tak diundang. Lebih menariknya lagi, dalam rapat tersebut juga hadir dari elit Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura.
Pertemuan tersebut tak tanggung-tanggung dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekretaris Setgab Koalisi Syarief Hasan. Beberapa petinggi fraksi lainnya juga hadir seperti Marwan Jafar (FPKB), Arwani Thomafi (FPPP), Jafar Hafsah (FPD), Saleh Husein (F-Hanura), Edhy Prabowo (Fraksi Gerindra).
Rapat di lantai 9 ruang rapat tersebut diakui oleh Sekretaris Setgab Koalisi Syarief Hasan. Menurut dia, tidak diundangnya Partai Golkar dan PKS karena dari awal sikapnya jelas terkait isu krusial di UU Pemilu. "Kebetulan, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura sepakat dengan kita," ujar Syarief ditemui di ruang rapat Fraksi Partai Demokrat di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2012).
Saat dikonfirmasi ihwal draf kesepakatan politik yang dirancang Fraksi Partai Demokrat kepada lima fraksi di DPR yakni FPPP, FPAN, FPKB, F-Gerindra, dan F-Hanura, Syarief menampik draf tersebut. Hanya saja, Menteri Koperasi dan UKM itu menyebutkan semakin banyak fraksi yang mendukung pemerintah justru akan semakin baik. "Saya mengharapkan sembilan fraksi membangun bersama-sama," cetus Syarief.
Dokumen yang diterima INILAH.COM menyebutkan, draf kesepakatan politik antara Fraksi Partai Demokrat dengan lima fraksi di DPR, minus Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, dan FPDIP itu mencakup tiga poin.
Poin pertama dalam draf kesepakatan politik itu yaitu "Bersama-sama mendorong kinerja DPR RI agar lebih aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan memajukan demokrasi". Poin kedua, "Bersama-sama mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintahan SBY-Boediono untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sampai 2014."
Sedangkan di poin ketiga draf tersebut tertulis "Bekerja sama secara produktif dan senantiasa bersama-sama dalam setiap langkah dan proses pengambilan keputusan-keputusan politik penting di DPR RI yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara,".
Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR RI Saleh Husein tidak menampik bila pihaknya disuguhi draf kesepakatan tersebut. Dia menegaskan memang Fraksi Hanura dengan Fraksi Partai Demokrat memiliki kesamaan pandangan dalam menyikapi UU Pemilu. "Tapi kita tidak akan masuk pemerintahan," kata Saleh.
Hal sama juga ditegaskan Sekretaris Fraksi Gerindra Edhy Prabowo. Menurut Edhy, sikap Partai Gerindra dari awal jelas terhadap pemerintahan SBY-Boediono. "Kita kritis-konstruktif," katanya.
Dia menegaskan, terkait RUU Pemilu pihaknya memang memiliki pandangan yang sama dengan Partai Demokrat. "Tapi tidak perlu diteken (draf kesepakatan politik)," tegas Edhy seraya menyebutkan sikap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra jelas terkait posisi Partai Gerindra dalam pemerintahan SBY-Boediono.
Draf koalisi baru ala Partai Demokrat hingga voting RUU Pemilu usai masih belum diteken oleh dua fraksi non Setgab itu. Jika melihat kondisi terkini, rasanya sulit mengharapkan Gerindra dan Hanura dalam barisan pendukung SBY-Boediono. Kita lihat saja

Tidak ada komentar:

Posting Komentar