"Karena itu, Pemerintah Pusat mestinya mendorong agar daerah dapat memiliki saham yang juga lebih besar di PT Newmont Nusa Tenggara (NTT). Jadi, sisa saham divestasi yang tingal 7 persen, sebaiknya diserahlan pada daerah saja," ujar Pimpinan Komisi XI DPR Harry Azhar Azis terkait masih pro-kontranya pembelian sisa divestasi 7% saham Newmont, apakah pusat atau daerah.
Dalam kaitan ini, Harry mengingatkan perlunya rasa keadilan ditegakkan dalam pembelian saham ini. Mengapa daerah mesti diberi kesempatan membeli sisa saham? Gunanya untuk meningkatkan penghasilan daerah dan untuk masyarakat setempat.
Bahwa ada kerjasama dengan swasta, itu wajar saja mengingat keampuan keuangan daerah juga terbatas. "Saya melihat rasa keadilan daerah penghasil mesti diutamakan. Bahwa daerah lain juga perlu mendapat bagian, sialakan pemerintah pusat yang mengatur. Dalam era otonomi daerah saat ini, maka sudah sewajarnya, pemerintah memberi keleluasaan yang lebih kepada daerah," katanya.
Masalah pembelian sisa divestasi saham PT NNT kini dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena pemerintah menganggap ada sengketa kewenangan antara pemerintah dan DPR serta BPK. Pasalnya, Pemerintah tidak mau meminta izin DPR, padahal DPR yang memunyai hak bujet. Dalam hubungan ini, Harry berharap MK memahami dan bersikap adil.
Sebelumnya Gubernur NTB Zainul Majdi berulangkali menegaskan bahwa daerah berkepentingan memiliki saham lebih besar di PT NNT dengan harapan, hasil dari kepemilikan yang lebih besar itu akan dapat digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat.
Pekan lalu, Zainul Majdi juga memberi kesaksian di MK dan memaparkan bagaimana urgensi kepemilikan sisa saham divestasi NNT itu bagi daerah NTB. Jadi, kata guernur termuda itu, daerah sangat siap untuk membeli saham NNT.
"Sudah saatnya, kita diberi kesempatan untuk bisa menikmati hasil alam daerah, untuk kepentingan daerah, dan juga kepentingan nasional," kata Zainul sammbil menambahkan bahwa sudah saatnya daerah diberdayakan dan diberi kesempatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar