"Mendukung kebijakan pemerintah pusat yang dianggap menyengsarakan rakyat boleh-boleh saja, tapi ikut turun berdemo dengan masyarakat patut dipertanyakan secara etika jabatan," ujar Sekretaris FPAN, Teguh Juwarno kepada INILAH.COM, Rabu (28/3/2012).
Politikus asal Tegal ini mengingatkan, seorang yang telah menjadi kepala daerah bukanlah milik partai lagi, melainkan milik rakyat yang heterogen bukan hanyan konstituennya saja. "Kepala daerah begitu terpilih seharusnya menjadi pemimpin semua kelompok atau golongan."
Ketidaketisan tersebut, lanjut Teguh, dikarenakan juga saat ini pemerintah daerah masih bergantung kepada kebijakan-kebijakan pusat. "Apalagi selama ini daerah kan masih cukup tergantung dari pusat dari segi pendanaan termasuk untuk menggaji pejabat," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar