Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bantah telah khianati koalisi, walau berseberangan sikap dengan koalisi pada voting paripurna penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Sejarah telah mencatat, bukan kami yang khianat dari koalisi. Ingat meskipun kemarin (2011) satu Menteri PKS direshuffle, kami masih bertahan dalam koalisi," tegas Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsy, kepada INILAH.COM, Minggu (1/4/2012).
Dalam voting sidang paripurna yang dilaksanakan sejak jumat (30/3/2012) hingga sabtu (31/3/2012) dini hari itu, ada dua opsi yang harus dipilih. Pertama, opsi bahwa pasal 7 ayat 6 UU No.22 tahun 2011 tentang APBN 2012 tidak ada perubahan atau penambahan pasal. Opsi pertama ini, adalah opsi yang tidak sepakat pemerintah menaikkan harga BBM. Opsi kedua adalah pasal 7 ayat 6 ditambah ayat 6a. Opsi ini memungkinkan pemerintah menaikkan harga BBM. Seluruh partai Koalisi memilih opsi kedua, sementara PKS justru memilih opsi pertama.
Terkait hal itu, Aboe jelaskan bahwa statemen Presiden PKS di Medan sudah jelas bahwa PKS akan bersama rakyat. Kebijakan yang tidak pro rakyat, tidak akan diikuti oleh PKS. Sikap itu, lanjutnya, cerminan kesiapan PKS berada di luar koalisi.
"Saya kira statemen Presiden PKS clear, 'sudah cukup kita jadi teman yang baik, bila memang keputusan pemerintah tidak berpihak pada rakyat, PKS akan bediri bersama rakyat'. Ini sudah jelas, kami sebagai kader akan siap, baik di dalam dan dil uar pemerintahan," jelasnya.
Anggota Komisi III (hukum) DPR ini juga mengaku kalau selama di koalisi, PKS sudah cukup sabar. Berbagai tekanan bahkan teriakan-teriakan terhadap PKS oleh partai koalisi lainnya, sering dialami PKS. Sehingga, PKS pun berhak memiliki sikap seperti yang diambil ketika voting di paripurna tersebut.
"Sejarah telah mencatat, bukan kami yang khianat dari koalisi. Ingat meskipun kemarin (2011) satu Menteri PKS direshuffle, kami masih bertahan dalam koalisi," tegas Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsy, kepada INILAH.COM, Minggu (1/4/2012).
Dalam voting sidang paripurna yang dilaksanakan sejak jumat (30/3/2012) hingga sabtu (31/3/2012) dini hari itu, ada dua opsi yang harus dipilih. Pertama, opsi bahwa pasal 7 ayat 6 UU No.22 tahun 2011 tentang APBN 2012 tidak ada perubahan atau penambahan pasal. Opsi pertama ini, adalah opsi yang tidak sepakat pemerintah menaikkan harga BBM. Opsi kedua adalah pasal 7 ayat 6 ditambah ayat 6a. Opsi ini memungkinkan pemerintah menaikkan harga BBM. Seluruh partai Koalisi memilih opsi kedua, sementara PKS justru memilih opsi pertama.
Terkait hal itu, Aboe jelaskan bahwa statemen Presiden PKS di Medan sudah jelas bahwa PKS akan bersama rakyat. Kebijakan yang tidak pro rakyat, tidak akan diikuti oleh PKS. Sikap itu, lanjutnya, cerminan kesiapan PKS berada di luar koalisi.
"Saya kira statemen Presiden PKS clear, 'sudah cukup kita jadi teman yang baik, bila memang keputusan pemerintah tidak berpihak pada rakyat, PKS akan bediri bersama rakyat'. Ini sudah jelas, kami sebagai kader akan siap, baik di dalam dan dil uar pemerintahan," jelasnya.
Anggota Komisi III (hukum) DPR ini juga mengaku kalau selama di koalisi, PKS sudah cukup sabar. Berbagai tekanan bahkan teriakan-teriakan terhadap PKS oleh partai koalisi lainnya, sering dialami PKS. Sehingga, PKS pun berhak memiliki sikap seperti yang diambil ketika voting di paripurna tersebut.
"Sudah cukuplah teriakan kotor pada kami yang menyebut ikan piranha lah, tak ngerti koalisi lah, tak bermorah lah, apalagi tak berkelamin. Saya kira kami selama ini sudah sangat bersabar, biarlah rakyat nanti yang menilai," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar