"Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan dana untuk memudahkan akses pendidikan dan kesehatan sehingga masyarakat lebih terdidik dan terlayani kesehatannya," kata Menko Kesra, Agung Laksono, usai melantik kepengurusan Forum Wartawan Kesra (Forwara) periode 2012-2013, di Jakarta, Kamis (31/5/2012).
Agung menjelaskan, PKH ini memang sasarannya ibu-ibu dengan syarat memiliki anak usia sekolah. Dengan bantuan dana Rp2,5 juta setahun itu, diharapkan anak bisa sekolah dan mendapat layanan kesehatan sehingga bisa sehat dan cerdas.
"PKH ini membidik 3,2 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau 16 juta warga sangat miskin yang berpenghasilan 232 ribu per bulan atau kurang dari Rp10 ribu per hari," jelas Agung.
Menurut Agung, dengan penghasilan sebesar ini, mereka mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anaknya dan membawanya ke pusat pelayanan kesehatan.
"Jangankan untuk sekolah atau berobat, untuk makan sehari-hari saja susah, sehingga membuat mereka cemas dan apatis. Ini yang harus dicegah. Tidak boleh apatis," ujarnya.
Tujuan digulirkannya PKH ini, untuk menghilangkan kemiskinan absolut atau ekstrem. Saat ini, penyaluran bantuan dana 'by name, by addres' dari 3,2 juta RTSM itu baru sekitar 1,5 juta yang terdata. Ke depan, cakupannya akan diperluas lagi sesuai dengan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).
Tak hanya dalam bentuk bantuan dana bersyarat, dalam PKH juga para ibu diberi keterampilan agar dapat memberdayakan diri dan meningkatkan perekonomian. Dikatakan Agung, PKH ada tiga bentuk, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan.
Keberhasilan program yang diluncurkan sejak enam tahun itu mencapai 85 persen dari berbagai faktor pelayanan. Misalnya saja, semakin banyaknya anak dari RSTM yang bisa bersekolah dan mendapatkan pelayanan kesehatan, banyaknya sekolah yang dibuka, serta layanan kesehatan seperti posyandu di daerah.
"Peserta PKH juga berhak mendapatkan Jamkesmas, beras miskin, dan perbaikan rumah," tambahnya.
Agung berharap program mempercepat penurunan angka kemiskinan ini di akhir masa jabatannya sesuai target sekitar 8 persen. Saat ini penurunan angka kemiskinan masih berkisar pada 0,6 - 1 persen, atau 12,60 persen.
"Percepatan angka kemiskinan dan pengangguran ini menjadi yang utama," tegasnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar