Jakarta - Tes pasar nama Ani Yudhoyono sebagai kandidat presiden 2014 selama sepekan terakhir berujung negatif. Tudingan mengukuhkan politik dinasti melekat di keluarga Cikeas. Menarik Ani Yudhoyono secepatnya dari peredaran menjadi jalan taktis.
Dalam sepekan terakhir ini nama Ibu Negara Ani Yudhoyono marak diperbincangkan kader Partai Demokrat sebagai kandidat Presiden 2014. Tak tanggung-tanggung seperti Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul menyebut sebanyak 99 persen kader Partai Demokrat mendukung pencalonan Ani Yudhoyono.
Namun, dalam kenyataannya, kemunculan nama Ani Yudhoyono justru direspons negatif oleh publik. Tudingan keluarga Cikeas berupaya melanggengkan politik dinasti mencuat tentang rencana majunya Ani Yudhoyono sebagai Calon Presiden dari Partai Demokrat.
Tak tanggung-tanggung, Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat TB Silalahi yang juga sosok kepercayaan SBY, memperingatkan kader Partai Demokrat agar tak lagi memunculkan nama Ani Yudhoyono. "Saya sudah menyampaikan kepada kader agar berhenti berpolemik ini, soalnya di antara kader saja ada yang mendukung ada yang tidak," kata TB Silalahi yang juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kantor DPP Partai Demokrat, Minggu (27/5/2012).
Tak segan-segan, menurut TB Silalahi, Komisi Pengawas akan memberi sanksi dan teguran kepada kader Partai Demokrat yang masih mewacanakan nama Ani Yudhoyono sebagai calon presiden 2014. Dia menyebutkan sanksi dan teguran akan dilakukan secara bertahap.
Hanya saja, dalam kesempatan tersebut, TB Silalahi tidak menampik nama Ani Yudhoyono bisa saja menjadi tokoh yang akan dicalonkan dalam Pemilu 2014 oleh Partai Demokrat. Namun, ia mewanti-wanti tidak etis bila nama Ani Yudhoyono dimunculkan saat ini. "Partai ini kan punya strategi. Kapan dimunculkan. Kalau Ibu Ani dimunculkan ke depan kita harus yakin," jelas TB Silalahi.
Terpisah, fungsionaris DPP PKB Abdul Malik Haramaian menilai fenomena politik dinasti yang akhir-akhir dimunculkan justru menjadi salah satu anomali demokrasi. "Politik dinasti harus dibatasi, karena akan merusak demokrasi dan menutup ruang bagi warga negara lainnya," kata Malik kepada INILAH.COM di Jakarta, Minggu (27/5/2012)
Mantan Ketua Umum PB PMII ini menilai semangat Politik dinasti jelas ingin melanggengkan kekuasaan dibawah sanak famili atau konco-konconya. "Inilah awal dari munculnya kecurangan & pelanggaran politik dalam pemilu atau pilkada," beber Malik. [mdr]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar