Jakarta - Ijtihad politik Partai Demokrat atas masa depan koalisi menemukan kebuntuan. Di saat bersamaan, komplikasi koalisi hingga kini tak jelas ujungnya. Semua didedikasikan untuk stabilitas pemerintahan SBY. Kemana arah politik Demokrat?
Ikhtiar politik Partai Demokrat dalam merespons RUU Pemilu dalam sidang Paripurna DPR dengan menyodorkan draf "Kesepakatan politik" kepada partai tengah di Parlemen yakni PPP, PKB, PAN, Partai Gerindra, dan Partai Hanura dalam praktiknya tak berjalan maksimal. Dua partai non Setgab Koalisi yakni Partai Gerindra dan Partai Hanura enggan meneken draf tawaran kesepakatan politik yang diajukan Partai Demokrat.
Meski tak diakui secara resmi oleh petinggi Fraksi Partai Demokrat maupun DPP Partai Demokrat, dokumen ihwal "Kesepakatan Politik" terlanjur beredar di publik. Dalam draf tersebut terdapat tiga hal yang diajukan oleh Partai Demokrat.
Pertama, bersama-sama mendorong kinerja DPR RI agar lebih aspiratif memperjuangkan kepentingan rakyat dan memajukan demokrasi. Kedua, bersama-sama mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintahan SBY-Boediono untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sampai 2014.
Ketiga, bekerja sama secara produktif dan senantiasa bersama-sama dalam setiap langkah dan proses pengambilan keputusan-keputusan politik penting di DPR RI yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Di bagian akhir draft kesepakatan politik itu tertulis jika kesepakatan ini didedikasikan untuk stabilitas pemerinatahan SBY-Boediono hingga 2014. "Demikian Kesepakatan Politik ini dibuat dengan kesadaran dan bertanggungjawab penuh untuk mendukung terwujudnya stabilitas politik dan pemerintahan SBY-Boediono hingga 2014," demikian draf "Kesepakatan Politik" itu.
Draft kesepakatan politik itu memang hanya memfokuskan pada 'koalisi parlemen' saja. Namun secara eksplisit, draft kesepakatan politik itu jelas didedikasikan untuk keselamatan pemerintahan SBY-Boediono hingga 2014 mendatang. Setidaknya penyebutan "Sampai/Hingga 2014" atas pemerintahan SBY-Boediono ditulis hingga dua kali menunjukkan perhatian serius atas masa depan pemerintahan SBY-Boediono.
Sumber INILAH.COM di DPP Partai Demokrat tidak menampik bila draf "Kesepakatan Politik" itu ditujukan untuk mengamankan pemerintahan SBY-Boediono hingga 2014 mendatang. "Oh ya, draf Kesepakatan Politik itu untuk mengamankan pemerintahan SBY-Boediono hingga 2014 mendatang," aku salah satu pengurus pusat Partai Demokrat kepada INILAH.COM di sela-sela Sidang Paripurna DPR, Kamis (12/4/2012) pekan lalu.
Ijtihad politik Partai Demokrat ini nyatanya juga didukung oleh partai tengah yang terlibat di Setgab Koalisi. Salah satu petinggi partai politik peserta Setgab Koalisi mengaku lebih enjoy dengan bergabungnya Partai Gerindra dan Partai Hanura.
"Kami sampaikan ke teman-teman Partai Demokrat, segera konkretkan saja koalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Hanura. Dengan cara ini, Partai Demokrat akan menjadi leader di koalisi," ujar sumber tersebut yang enggan disebutkan namanya.
Lebih lanjut sumber tersebut mengatakan, selama dua tahun lebih pemerintahan SBY-Boediono, posisi Partai Demokrat justu menjadi insubordinat oleh partai lain. Dalam beberapa momentum politik, Partai Demokrat justru bukan penentu bandul arah politik. "Ya semua tahu, Partai Golkar yang selama ini memainkan peran itu," tambah sumber tersebut.
Realitas politik di lapangan saat Partai Demokrat berupaya menggandeng Partai Gerindra dan Partai Hanura seolah menggenapkan kenyataan tentang kerisauan Presiden SBY dalam pidato tertutup di depan kader Partai Demokrat awal April ini. Dalam bocoran rekaman yang tersebar di publik, kerisauan SBY terhadap koalisi sulit ditutupi.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai langkah Partai Demokrat menyodorkan draft Kesepakatan Politik kepada Partai Gerindra dan Partai Hanura merupakan langkah politik yang tidak lazim. "Sesuatu yang tidak lazim pun akhirnya terjadi. Ini perkembangan yang menarik," kata Priyo.
Dia mempersilakan Partai Demokrat melakukan manuver politik dengan mengajak kesepakatan politik dengan partai non Setgab Koalisi. "Tapi ingat, kami juga bisa melakukan hal yang sama. Suatu hari kami bisa melakukan hal serupa," gertak Priyo.
Langkah politik Partai Demokrat dengan menawarkan Kesepakatan Politik dengan Partai Gerindra dan Partai Hanura sejatinya dapat dipahami. Mengingat, perkembangan dalam Setgab koalisi belakangan tak berjalan mulus seperti yang diharapkan paling tidak oleh Partai Demokrat. Posisi Partai Golkar dan PKS dalam beberapa kesempatan justru tak seirama dengan Setgab Koalisi.
Sayangnya, berbagai manuver politik Partai Demokrat kandas di tengah jelas. Kesepakatan politik yang menjadi dapur rumah tangga internal Partai Demokrat pun tersebar ke publik yang pada akhirnya membuyarkan negosiasi dan lobi politik antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra serta Partai Hanura.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar